HOME ABOUT US ANALISIS CONTACT



A
N
A
L
I
S
I
S
Ir.Lindur Siburian, ANZIIF, AAAIK
Risk Management & Financial

Consultant


Defisit Neraca BPJS, Antara Mismanajemen dan Kepentingan Sosial

Persoalan muncul saat ini, yaitu adanya defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan defisit Rp10,98 triliun sampai akhir tahun ini. Salah satu pemicunya, iuran dan kepesertaan yang rendah disamping penagihan yang bermasalah.


BPJS lahir bak sinterklas bagi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.  Sejak kelahiran instansi ini, suka tidak suka, masyarakat kita seperti exhodus dalam menagih haknya untuk kesehatan.  Rumah sakit pemerintah dan swasta yang menerima fasilitas ini, tiba tiba saja membludak.  Bayangkan 4 tahun lalu atau sebelum pemerintahan Jokowi, masyarakat yang tidak memiliki asuransi niscaya mendapatkan kemudahan seperti sekarang ini.

Persoalan muncul saat ini, yaitu adanya defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan defisit Rp10,98 triliun sampai akhir tahun ini. Salah satu pemicunya, iuran dan kepesertaan yang rendah disamping penagihan yang bermasalah.

UU BPJS menentukan bahwa, “BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Dalam prakteknya, prinsip pengelolaan BPJS ini tidak beda dengan prinsip asuransi yaitu mengutamakan prinsip kecukupan dan penetapan premi atau iuran berdasarkan teori probabilitas.

Hingga saat ini, perhitungan nilai premi sesungguhnya belum pernah dirilis atau di terbitkan oleh kalangan profesional.  Asumsi atau dugaan yang muncul hanya iuran underprice.  Namun hingga saat ini belum ada angka pastinya.  Dalam hitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN) premi penerima bantuan iuran (PBI) idealnya Rp 36.000 per bulan. Peserta bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas I mencapai Rp 80 ribu, kelas II Rp 63 ribu, dan kelas III Rp 53 ribu per bulan.

Pada 2016, Biaya premi per orang per bulan mencapai Rp 35.802 padahal premi per orang per bulan Rp 33.776. Artinya ada selisih Rp 2.026 per bulan.  Pada 2017 biaya per orang per bulan rata-rata Rp 39.744. Premi per orang per bulan sebesar Rp 34.119. Artinya ada selisih Rp 5.625 per bulan.

Selain iuran yang underprice, ada beberapa faktor penyebab defisit anggaran ini BPJS.  Beberapa diantaranya adalah faktor fraud yang dilakukan oleh rumah sakit yaitu ada potensi kecurangan klaim biaya pengobatan. Tak tanggung-tanggung potensi kecurangan tersebut terjadi pada 1,8 juta peserta BPJS Kesehatan.  Potensi kecurangan tersebut pun mencapai Rp 3,1 triliun.   Nilai ini merupakan akumulasi sejak 2014 hingga tahun 2017.

Kisruh BPJS, memang menjadi persoalan simultan, dimana ada faktor kepentingan sosial disamping kepentingan murni asuransi apalagi dikaitkan dengan kepentingan politik.  Oleh karena itu, sampai kapan pun masalah ini selalu akan muncul.



LAINNYA TERKINI

CONTACT
Jakarta, Indonesia
Email: info@triptoba.com